Menteri Sosial: Saya Blusukan Bukan Pencitraan Semata
Reporter: Ragil Nugroho | Editor: Havid Vebri
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kejutan di akhir tahun 2020 dengan melakukan reshuffle kabinet. Salah satu pos yang diganti adalah Kementerian Sosial (Kemsos), setelah menteri sebelumnya terjerat kasus korupsi bantuan sosial (bansos).
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini atau Risma, didapuk menjadi orang nomor satu di Kemsos. Menteri Sosial Risma menampilkan kebiasaan baru usai dilantik Presiden Jokowi, yakni blusukan menyapa tunawisma di sejumlah ruas jalan Ibukota.
Aksinya ini menuai pro kontra dari banyak kalangan, mulai dari tudingan pencitraan hingga manuver politik untuk kepentingan Pilkada DKI 2022.
Terlepas dari pro dan kontra itu, yang jelas segudang pekerjaan rumah menanti Risma, terutama membenahi penyaluran bansos yang selama ini amburadul. Lalu bagaimana kesiapan Risma menghadapi tantangan tersebut? Apa saja program andalannya?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Mensos Risma menjelaskannya kepada wartawan Tabloid KONTAN, Ragil Nugroho, Rabu (6/1). Berikut petikannya.
Paragraf selanjutnya:
KONTAN: Bagaimana persiapan Anda dalam menerima jabatan Mensos?
RISMA: Setiap jabatan itu adalah amanah. Prinsip saya tidak pernah ngotot ingin memiliki jabatan tertentu. Namun ketika saya diberikan sebuah jabatan, maka saya akan berusaha sebaik-baiknya untuk menunaikan amanah tersebut.
KONTAN: Apakah rajin melakukan blusukan menyapa tunawisma juga bagian dari menjalankan amanah tersebut?
RISMA: Dari dulu saya bekerja selalu diawali dengan perencanaan yang matang. Nah, perencanaan itu saya buat dengan melihat data kualitatif dan kuantitatif.
Kualitatif yang saya maksud di sini lebih kepada bagaimana kondisi di lapangannya. Bisa lewat obrolan atau diskusi dengan orang-orang di sekitar situ dan melihat langsung kondisi di lapangan tersebut.
Untuk data kuantitatif, ya, melihat data angka statistik. Keduanya menurut saya penting sebagai data awal. Banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan hanya mengandalkan statistik. Apalagi bicara keadaan manusia. Jadi, saya melakukan blusukan itu ada landasannya, bukan pencitraan semata, lo.
KONTAN: Lalu, apa saja program prioritas Anda sebagai Mensos saat ini?
RISMA: Prioritas utama saya adalah melakukan perbaikan dan pemutakhiran data untuk penerima bantuan sosial. Ini bentuknya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Program ini perlu dilakukan untuk mendukung target zero poverty. Alhasil, reformasi tata kelola DTKS dalam jangka waktu 2020 hingga 2024 pun menjadi suatu keharusan.
Untuk langkah awal, kami akan inventarisasi data dan sistem pendataan lintas kementerian/lembaga. Khususnya bagi kementerian/lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dengan melibatkan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah.
Fokusnya dalam proses pengumpulan data penduduk miskin, perbaikan skema community based targeting, serta pemanfaatan pusat pelayanan terpadu.
Kami juga sedang menyiapkan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan perguruan tinggi. Harapannya, output-nya bisa bisa dilihat dan bisa kita lakukan evaluasi bersama dengan para akademisi.
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, data ini sangat penting. Ketika data tidak akurat, maka pembacaan, rencana, dan strategi juga pasti ngawur dan salah. Jadi, saya akan menempatkan program ini di urutan pertama.
KONTAN: Selain data penerima bansos, apa lagi menurut Anda yang medesak untuk dibenahi?
RISMA: Program lain yang mendesak untuk dilakukan adalah program pemberdayaan bagi anak-anak telantar dan fakir miskin. Anak-anak akan didorong tidak hanya sekadar menengadahkan tangan, tetapi juga dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Program ini termasuk bagi kalangan disabilitas dan anak jalanan.
Berikutnya adalah program pemberdayaan bagi keluarga miskin dengan bekerjasama dengan beberapa kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.
Yang utama adalah dengan membentuk koperasi di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan dengan memanfaatkan para ibu rumahtangga untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran keluarga. Terakhir adalah program jaminan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak telantar.
Sebelumnya di Kemsos sudah ada program yang harus dilanjutkan, yakni Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) yang memberikan pelayanan, termasuk bagi eks-anak-anak telantar dan lansia melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas, atau residensial.
Program Atensi tersebut terdiri dari tujuh komponen layanan, yaitu kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan pengasuhan, dukungan keluarga, terapi baik fisik, psikososial serta mental spiritual.
Kemudian juga pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial, dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas.
KONTAN: Khusus program bansos, apakah akan ada perbedaan penyaluran bansos tahun lalu dengan tahun ini?
RISMA: Satu hal yang pasti, bansos tahun 2021 akan berbeda karena dikirim langsung ke alamat penerima, sehingga warga tak perlu lagi mengambilnya ke kantor pos.
Teknisnya, karena saya butuh cepat, mungkin kita akan komunikasi dengan kantor pos. Dari kantor pos itu nanti langsung diantar ke rumah penerima.
Selain itu, bansos diupayakan tidak dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk bantuan sembako. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan serta menghindari adanya kerumunan yang meningkatkan risiko penularan virus korona.
Artinya, bantuan tersebut nanti akan langsung ditransfer ke rekening penerima atau diantar langsung via kantor pos. Kita sudah cukup belajar dari pengalaman penyaluran bansos di masa-masa sebelumnya. Yang kurang tepat tinggal diperbaiki.
Sebagai informasi, Kemsos selama tahun 2020 telah menyalurkan tiga jenis bantuan. Selain bantuan rutin, Kemsos juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus korona.
Tiga bantuan sosial yang disalurkan Kemsos pada 2020 adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bansos Tunai untuk Peserta Program Sembako/ BPNT Non-PKH, dan Bansos Beras (BSB).
Yang jelas, persoalan bansos ini memang menjadi perhatian kami. Kita tahu kondisi sekarang masyarakat sedang sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah. Oleh karena itu kami akan bekerja keras untuk merealisasikan bantuan sosial di awal Januari 2021 agar benar-benar tepat sasaran.
Apalagi selain berkaitan kebutuhan hidup masyarakat, penyaluran bansos ini punya kontribusi besar mendorong pertumbuhan konsumsi dan akhirnya berujung kepada pertumbuhan ekonomi.
KONTAN: Berapa besaran dana bansos tahun ini?
RISMA: Kami telah menentukan anggaran alokasi bansos pada 2021 sebesar Rp 50,7 triliun. Rinciannya meliputi Rp 28,71 triliun untuk 10 juta keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), Rp 12 triliun buat 18,8 juta keluarga penerima Program Sembako dan Rp 12 triliun buat 10 juta keluarga penerima Bansos Tunai (BST).
Seluruh program bansos itu mencakup 34 provinsi di Indonesia. Kementerian Sosial menargetkan penyaluran PKH untuk 10 juta keluarga setiap tiga bulan sekali. Untuk Januari, Kemsos menyalurkan bansos sebesar Rp 7,17 triliun.
Kemudian Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai disalurkan kepada 18,8 juta keluarga dengan anggaran Rp3,76 triliun. Lalu, Bansos Tunai bagi 10 juta keluarga Rp 3 triliun dengan anggaran pada Januari sebesar Rp 13,93 triliun.
Kami sudah menyiapkan tim yang akan rutin menyampaikan informasi dan arahan agar bantuan digunakan tepat guna sesuai peruntukannya, yaitu melalui publikasi, leaflet, sosialisasi, dan edukasi oleh petugas bank dan PT Pos. Program bantuan tersebut mempunyai titik tekan yang berbeda.
Pemanfaatan Program PKH, yakni untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha, dan ditabung. PKH disalurkan tiga bulan sekali (Januari, April, Juli, Oktober).
Sedangkan Program Sembako digunakan untuk pembelian di e-Warong dan memenuhi kebutuhan pangan. Program ini diserahkan dalam bentuk bantuan pangan non tunai dengan nilai bantuan Rp 200.000.
Kemudian, pemanfaatan BST senilai Rp 300.000 per kepala keluarga ditujukan untuk membeli kebutuhan pokok/bahan makanan berupa beras/jagung, lauk pauk, sayur-mayur, dan buah.
Kami ingatkan betul-betul bahwa bantuan yang diberikan dilarang digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras.
KONTAN: Dengan anggaran yang cukup besar, apa tantangan dalam menyalurkan bansos?
RISMA: Kami menyadari bahwa data penduduk terus berubah lantaran setiap hari ada saja warga yang meninggal dunia atau pindah domisili. Oleh karenanya, data penerima bansos harus terus diperbaharui.
Makanya tidak ada cara selain perbaikan data ini akan dilakukan secara transparan dan cepat. Semua masukan dari daerah akan kami tampung dan menggunakan sistem teknologi informasi yang cepat, sehingga perbaikan-perbaikan data bisa segera kami lakukan. Dengan demikian, efektivitas akan bisa tercapai.
Idealnya, segera melakukan pencocokan data ke pemerintah daerah.
Namun karena kami dikejar waktu, jadi akan menggunakan software dulu. Semoga nanti di Februari sudah bisa mendapatkan data dari pemda. Harapan kami, nanti semua masyarakat bisa melihat secara terbuka daftar nama pemerima bansos.
Posting Komentar
Posting Komentar